DPRD Kendari akan bahas APBD-P setelah ada ketua definitif

id dprd

DPRD Kendari akan bahas APBD-P setelah ada ketua definitif

Ketua sementara DPRD Kota Kendari, Subhan. Usai pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Kendari, Senin (26/8/19). (ANTARA/Harianto)

Kendari (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), akan membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2019 setelah adanya ketua DPRD Kota Kendari yang didefinitifkan.



Ketua DPRD Kota Kendari sementara, Subhan mengatakan pembahasan APBD-P akan dibahas kembali oleh anggota dewan yang baru saja dilantik, namun masih akan menunggu setelah definitifnya unsur ketua dewan dan terbentuknya alat kelengkapan DPRD.



"Jadi terkait APBD-P yang belum ditetapkan oleh dewan periode sebelumnya, maka kami akan menunggu setelah definitifnya ketua DPRD dan terbentuknya alat kelengkapan, karena semua itu bisa dibahas setelah definitifnya pimpinan DPRD dan terbentuknya alat kelengkapan dewan," kata Subhan di Kendari, Selasa.



Subhan juga mengatakan, untuk menuntaskan itu, amanah partai yang diberikan pada incumbent ini, sebagai ketua sementara akan mulai bekerja agar semua itu segera cepat terlaksana.



Usai dilantik, Subhan mengungkapkan empat tugas pokok yang harus dilaksanakan sebagai ketua DPRD sementara, yakni pertama melaksanakan rapat-rapat DPRD Kota Kendari, memfasilitasi terbentuknya fraksi, memfasilitasi terbentuknya tata tertib DPRD dan memfasilitasi terbentuknya pimpinan definitif DPRD Kendari.




Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Kendari, Senin (26/8/19). (ANTARA/Harianto)



Selanjutnya usai dirinya dilantik untuk kembali menjabat hingga 2024, sebagi ketua dia akan bersurat kepada partai politik untuk memasukan nama unsur ketua dan wakil ketua definitif dari beberapa partai yaitu partai PKS sebagi ketua, Wakil Ketua I dari Golkar dan PAN sebagai Wakil Ketua II.



"Dengan langkah kerja ini agar proses definitif unsur pimpinan dan kelengkapan dewan dapat terbentuk, sehingga APBD-P bisa kita bahas dan bisa dilaksanakan kemudian ditetapkan di DPRD Kota Kendari," jelas Subhan



Untuk diketahui, sebelumnya pembahasan APBD-P telah dilaksanakan oleh anggota dewan periode 2014-2019, namun hingga masa jabatan berakhir APBD-P tersebut belum disahkan.


Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar