Tinjau usaha berbasis komunitas di Soropia, ini harapan Kemen-PPPA

id Usaha Berbasis

Tinjau usaha berbasis komunitas di Soropia, ini harapan Kemen-PPPA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) saat melakukan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sinergi tahun anggaran 2018 di Sultra yang dilakukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), berlangsaung pada salah satu hotel ternama di Kendari, Rabu (foto Antara/Suparman)

Kendari (ANTARA) - Pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Partisipasi Media, melakukan peninjauan aktivitas dan dialog terhadap kelompok usaha berbasis komunitas di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), dilaksanakan di Pulau Bokoi, Rabu (27/2).

Kelompok usaha berbasis komunitas di daerah itu merupakan binaan Forum Puspa, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sultra dan Kabupaten Konawe ini fokus pada pemanfaatan bahan baku lokal dan ramah lingkungan.

Rombongan itu diketuai oleh Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Fatahillah, kemudian Susanti sebagai Kepala Bidang Partisipasi Media Kemen PPPA, Bayu Harie Nugroho Kepala Subbidang Fasilitasi Partisipasi Media Kemen PPPA) dan Siti Nurcahyani.

Ikut pula Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Sultra, Irianto, pihak Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Konawe, Ketua Forum Puspa Sultra, Hasmida Karim beserta pengurus Puspa Sultra, Gusnawaty, Rosdiana, Geby Marini dan Suparman Gayus.

Dalam kesempatan itu, kelompok usaha berbasis komunitas yang merupakan ibu-ibu suku Bajau tersebut menyampaikan masalah dalam mengembangkan usaha yang digeluti dari hasil pelatihan keterampilan yang diberikan pihak Puspa Sultra dan dinas terkait.

Beberapa masalah dari dialog tersebut terkait kemasan produk, informasi pada kemasan pada sebagian produk yang belum lengkap, seperti izin BPOM, legal produk halal dan kandungan gizi dari produk yang dihasilkan.

Permasalah itu yang menjadi salah satu alasan sehingga produk yang dihasilkan kelompok usaha tersebut belum berani memasarkan secara luas hingga ke salayan atau supermarket.

Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Fatahillah, mengapresiasi kelompok usaha berbasis komunitas tersebut yang telah mengembangkan usaha memanfaatkan bahan baku lokal.

"Ini menjadi perhatian kita sebagai pihak terkait dalam melakukan pembinaan dan pendampingan, tidak hanya melatih sampai produksi, tetapi sampai kepada pemasaran dengan harapan hasil produksi itu mampu memenuhi syarat memasuki pasar modern," katanya.

Adapun beberapa produk Usaha olahan perikanan dari kelompok berbasisankomunitas tersebut diantaranya abon ikan, keripik cumi, steak ikan amplang serta beberapa jenis produk lainnya.
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar