Lima lembaga di Sultra gelar dialog kepemiluan

id Dialog Kepemiluan

 Kendari (Antaranews Sultra) - Lima Lembaga di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Forum Koonsolidasi Demokrasi Rakyat Sultra, bersatu akan menyelenggarakan Dialog Publik Kepemiluan bertajuk "Memperkuat Akuntabilitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu dalam menghasilkan Pemilu 2019 berintegritas dan berkualitas, di Kendari,  Selasa (26/2)

     Kelima lembaga itu adalah SultraDemo Pemantau yang dipimpin oleh Arafat,  Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sultra dibawah pimpinan Andri Darmawan, KIPP Sultra, Muhammad Nasir,  WALHI Sultra,  Saharuddin,  dan JARI Sultra,  Muhammad Fajar Hasan.
     
Sekjend SultraDemo, Zainal Abidin, di Kendari, Minggu, mengatakan dialog Publik Kepemiluan itu akan dihadiri sekurang-kurangnya 100 peserta dari berbagai kalangan,  mulai dari pemerintah, Akademisi, penyelenggara pemilu, LSM/NGO, Kelompok Cipayung dan tokoh Masyarakat.
     
Sementara untuk Narasumber kegiatan adalah Ketua KPU Sultra,  La Ode Abdul Nasir, Polda Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, dan Pengamat Politik, Dr. Najib Husen yang juga Dosen Ilmu Politik UHO.
   
  "Insya Alllah akan dibuka langsung Kapolda Sultra,  kegiatan ini berlangsung sehari dari pagi hingga selesai," katanya.
     
Ketua KAI Sultra,  Andri Darmawan, mengatakan kegiatan dialog publik yang digelar itu merupakan bentuk kepedulian lembaga di Sultra dalam mendukung terlaksananya Pemilu yang demokratis, jujur, adil dan terpercaya.
     
 "Konsolidasi masyarakat sipil Sultra diperlukan dalam rangka mendorong pelaksanaan Pemilu 2019  semakin terpercaya," katanya.
   
  Penyelenggara KPU dan Bawaslu katanya, harus benar- benar berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sehingga trash keprcayaan yang diamanahkan meningkat.
     
"Forum Koonsolidasi Demokrasi Rakyat Sultra yang menyatukan lima lembaga ini minimal tidak menjadi inspirasi bagi semua pihak,  baik lembaga pemerintahan, non pemerintahan,  OKP, NGO,  dan seluruh masyarakat untuk mendukung,  dan turut serta dalam membangun demokrasi yang bersih, jujur adil dan terpercaya. Kita semua memiliki tugas yang sama yakni memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan UU," katanya.
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar