BLK kabupaten di Sultra minim fasilitas

id blk

Ilustrasi - Peserta mengikuti pelatihan menjahit di Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja (UPT-BLK) Disnakertrans Indramayu, Jawa Barat.

Kendari (Antaranews Sultra) - Sarana dan prasarana di Balai Latihan Kerja (BLK) di dua Kabupaten di (Kolaka dan Lainea Konawe Selatan) Sulawesi Tenggara sangat minim dan sudah ketinggalan zaman dan teknologi.

"Kondisi peralatan maupun fasilitas gedung BLK saat ini tidak representatif dan telah termakan usia, sehingga sulit untuk membina dan melatih tenaga kerja di daerah yang disesuaikan standar kompetensi pasar kerja," kata kepala UPT BLK Kolaka, Sakka pada rakor pelatihan Ketenagakerjaan Provinsi Sultra yang diselenggarakan BLK Sultra dengan melibatkan nara sumber dari Ditjen Binalattas Kemenaker di Kendari, Selasa.

Menurut dia kondisi UPT BLK di wilayah Kabupaten Kolaka sangat memprihatinkan sehingga tidak salah bila pemerintah pusat dalam hal untuk memberi sarana pendukung terutama peralatan mesin dan otomotif yang digunakan dalam kegiatan keterampilan bagi tenaga kerja yang ikut pelatihan.

Selain itu kata Sakka, juga tenaga pengajar (instruktur) yang ahli dibidangnya jumlahnya sangat terbatas. Bahkan tiga dari beberapa tenaga instruktur itu sudah akan pensiun dalam waktu tidak lama.

Hal senada diungkapkan Hajar Gunawan dari BLK Konawe Selatan mengatakan, kondisi peralatan yang ada sudah tak layak lagi dengan tuntutan perkembangan zaman yang dari tahun ke tahun mengalami perubahan.

"Kondisi peralatan mekanik yang rata-rata sudah tua itu tak layak lagi untuk bahan belajar, sehingga diharakan pemerintah pusat melalui APBN maupun provinsi APBD membantu dukungan peralatan yang bisa melahirkan tenaga kerja yang berbasis berbasis kompetensi," pintahnya.

Sementara itu Kasubdit Pengembangan Penyelenggara dan Evaluasi Pelatihan kerja Ditjen Binalattas Kemenaker, Subandi mengatakan, pada prinsipnya pemerintah siap memberi bantuan sarana dan peralatan keterampilan kepada setiap BLK bila di daerah itu sudah menyediakan pembangunan gedung yang sesuai standar.

"Sebenarnya BLK di daerah tidak harus mengharap bantuan seluruhnya dari pemerintah, tetapi bagaiman bisa membuka kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk memberikan bantuan peralatan, pelatihan dan tenaga pengajar sebagai bentuk coorporate social responsibility (CSR)," ujarnya.

Hal ini perlu dilakukan agar keberadaan BLK lebih terawat dan tidak terbengkalai, sehingga keberadaanya bisa lebih menarik dan memberi manfaat lebih bagi para calon pencari kerja dan masyarakat umum.

Dan lebih terpenting adalah BLK diharapkan dapat menjadi pusat pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan keahlian pencari kerja sebelum terjun ke dunia kerja.



 
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar