Kendari (Antaranews Sultra) - Satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menjalankan misi dengan mengintai oknum nakal dalam pelayanan publik.
Ketua Yim Saber Pungli Kemenkumham Sultra Muslim di Kendari, Minggu, mengatakan Kemenkumham bekerja dalam ranah pelayanan publik yang dinilai rentan dengan praktik pungli sehingga harus diantisipasi.
"Saber Pungli lingkup Kemenkumham sudah tersosialisasi kepada jajaran Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan maupun Kantor Keimigrasian," kata Muslim.
Sehingga, tidak dapat menjadi alasan bagi oknum yang coba-coba melakukan pungutan liar jika tertangkap tangan oleh tim karena merupakan perbuatan tercela.
Satuan tugas Saber Pungli terbentuk dan menjalankan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Tim Saber Pungli Kemenkumham Sultra yang beranggotakan 32 orang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Nomor SK :W25-886.UM.01.01 Tahun 2016.
"Tim ini akan bertugas untuk pengawasan praktik pungutan liar yang mungkin saja dilakukan jajaran pegawai Kemenkumham Sultra," katanya.
Pembentukan Satgas Saber Pungli bertujuan mengintensifkan pemberantasan pungli dan menguatkan ikhtiar jajaran pegawai sebagai pelayanan masyarakat.
Menghilangkan perbuatan yang tidak terpuji itu akan berdampak terhadap kepuasan pelayanan masyarakat serta bagian dari penerapan nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif.
Saber Pungli Kemenkumham Sultra fokus memantau potensi pungli pada dibidang administrasi hukum umum, kantor Imigrasi, Lapas dan Rutan.
"Jika dalam pelayanan masyarakat ada yang kedapatan melakukan pungli dan terbukti pasti dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 berupa penurunan pangkat bahkan berdampak pada pemecatan," ujar Muslim.
Berita Terkait
KPK pecat 66 pegawai yang terlibat pungutan liar di rutan
Rabu, 24 April 2024 16:23
Inspektorat Baubau minta warga laporkan jika terdapat ASN pungli
Selasa, 16 Januari 2024 16:41
Inspektorat Baubau pastikan beri sanksi ASN jika layanan pemerintahan terbukti pungli
Kamis, 7 Desember 2023 19:18
Ditlantas Sulawesi Tenggara terapkan ERI cegah pungli pengurusan plat kendaraan
Senin, 3 Juli 2023 15:44
Menko Polhukam Mahfud MD minta KPK untuk menindaklanjuti dugaan pungli di Rutan KPK
Rabu, 21 Juni 2023 12:04
Pj Wali Kota Kendari tekankan ASN tak pungli saat layani masyarakat
Rabu, 26 April 2023 19:31
Polda Sultra pastikan penerimaan Polri 2023 transparan-bebas pungli
Selasa, 18 April 2023 19:00
Lanal Kendari menjamin penerimaan 755 calon siswa TNI AL bebas pungli
Sabtu, 14 Januari 2023 4:36