Pengamat: Revisi Pilkada Hanya Memfasilitasi Kepentingan DPR

id pilkada-dpr

        Jakarta (Antara News) - Ketua lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Fery Junaidi menilai revisi UU Nomor 8 tahun 2015 mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan hanya untuk memfasilitasi kepentingan anggota DPR.

        "Revisi ini dibuat hanya untuk kepentingan anggota DPR demi melanggengkan jabatannya di parlemen," ujar Fery saat dihubungi di Jakarta, Minggu siang.

        Hal tersebut dia sampaikan berkenaan dengan lamanya proses pengesahan revisi, akibat adanya tarik-ulur pada poin yang membahas perlu atau tidaknya seorang anggota DPR mundur dari jabatannya jika mengikuti Pilkada.

        Fery pun mengaku bingung dengan proses yang lama dan tertutup pada revisi yang dilakukan Komisi II DPR-RI itu, padahal seharusnya UU tersebut sudah disahkan pada bulan ini.

        Dengan molornya proses revisi tersebut, ujarnya melanjutkan maka dipastikan tahapan Pilkada 2017 akan terhambat dan dikhawatirkan bisa memicu masalah lainnya.

        Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan bahwa anggota DPR RI harus mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

        Masykurudin saat ditemui dalam sebuah kegiatan diskusi politik di Jakarta, Kamis (26/5), menyampaikan hal tersebut sebagai respon terhadap lambatnya proses pengesahan revisi UU Pilkada oleh Komisi II DPR RI.

        "Pencalonan anggota DPR apakah cukup cuti atau berhenti jadi hal yang krusial. Itu yang sekarang tidak selesai. Selesai atau tidak sebenarnya hanya soal kesepakatan mereka, tapi karena ada yang punya kepentingan maka jadi berlarut-larut," tukasnya.

        Oleh sebab itu, JPPR bersikap tegas terhadap kondisi tersebut dan meminta Komisi II segera mensahkan revisi UU Pilkada, serta memutuskan agar anggota DPR yang ikut Pilkada harus mundur dari jabatannya.

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar