Alumni UI: Kabinet Harus Sejalan Dengan Jokowi

id kabinet

"Kami ingin mengingatkan masyarakat semua, boleh mengusulkan, tetapi jangan memaksakan kehendak karena itu hak prerogatif presiden,"
        Jakarta (Antara News) - Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia (FIS UI) Angkatan 1978 menyatakan orang-orang yang nantinya duduk dalam kabinet pemerintahan harus sejalan dan satu visi dengan Jokowi-JK.

         "Jika sejalan dan sevisi kabinet bisa langsung bergerak, jadi biarlah Jokowi yang menentukan. Jangan paksakan kehendak dan jangan minta balas budi," kata juru bicara Alumni FIS UI '78 Asri Hadi di Jakarta, Jumat.  
    Asri mempersilakan masyarakat mengusulkan nama-nama untuk masuk dalam kabinet di pemerintahan Jokowi-JK mendatang. Akan tetapi, jangan pernah memaksakan kehendak agar usulan namanya dapat diterima menjadi menteri.

         Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini banyak pihak yang memaksakan kehendaknya kepada Jokowi, calon presiden terpilih, untuk memasukkan nama-nama tertentu ke kabinet. Pihak-pihak ini antara lain dari partai politik, sukarelawan, pengusaha, hingga purnawirawan tentara.

         "Kami ingin mengingatkan masyarakat semua, boleh mengusulkan, tetapi jangan memaksakan kehendak karena itu hak prerogatif presiden," tegas Asri.

         Asri mengatakan, untuk membahas masalah tersebut, Alumni FIS UI '78 bekerja sama dengan Jokowi Center menggelar acara sarasehan tentang kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jokowi Center, Jakarta, Jumat (5/9) siang.

         Sarasehan bertajuk Susunan Kabinet Adalah Hak Prerogatif Presiden ini, kata dia, ingin mengingatkan semua pihak untuk tidak ikut campur dalam penentuan kabinet Jokowi-JK.

         Sarasehan yang akan berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB ini menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, sosiolog Paulus Wirutomo, politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Eva Kusuma Sundari, wartawan senior Budi Shambazy dan Don Bosco Selamun, serta CEO grup perusahaan kosmetik Mustika Ratu Puteri Kuswisnuwarddani.

        Ia mengatakan bahwa tujuan sarasehan itu ingin menekankan pada masyarakat bahwa sebagai pasangan presiden dan wakil presiden yang dipilih rakyat, Jokowi-JK berhak memilih orang-orang yang duduk di kabinet sesuai dengan visi dan misi mereka.

        Menurut Asri, sarasehan tersebut dapat menjadi rujukan semua pihak, apa yang harus dilakukan Jokowi dalam memilih anggota kabinetnya, yakni track record yang baik, satu visi dengan Jokowi yang mau bekerja keras, jujur, dan mendahulukan masyarakat.

         Asri juga mengingatkan agar partai politik tidak memaksakan kadernya untuk bisa duduk dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Parpol tidak boleh mengklaim kemenangan Jokowi yang meraih 72 juta suara, bukan semata berasal dari suara parpol saja.
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar