Purnawirawan TNI-AD Harapkan TNI Jaga Netralitas

id tni-ad

Purnawirawan TNI-AD Harapkan TNI Jaga Netralitas

Wakil Presiden Indonesia ke-6 Jendral (Purn) Try Sutrisno (kiri) bersama Tokoh Nasional Kwik Kian Gie memainkan angklung ketika menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun ke 10 Persatuan Purnawirawan TNI AD, di Jakarta, Rabu (11/9).(ANTARA FOTO/Reno Esnir)

"Hasil penelitian Universitas Gajah Mada (UGM) menunjukkan 82,7 persen isi UUD 1945 yang sekarang tak pro rakyat. Semua berdasarkan alasan perbedaan, jadi dipandang sah-sah saja"
Jakarta (Antara News) - Sedikitnya 700 pensiunan TNI-AD yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menyampaikan keprihatinan mendalam menyangkut kondisi bangsa saat ini, dan berharap TNI tetap mengawal jalannya perkembangan bangsa walau harus tetap dalam koridor netralitas.

Kesimpulan demikian tergambarkan dalam pertemuan silaturahmi para pensiunan TNI-AD sehubungan dengan peringatan ulang tahun PPAD ke-10 yang berlangsung meriah di Balai Pertemuan Taman Makan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu. Pertemuan dihadiri para purnawirawan TNI-AD, mulai dari yang berpangkat jenderal penuh sampai perwira menengah dan perwira pertama.

 Acara setengah hari tersebut dihadiri mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, mantan Wakil Kepala Staf TNI-AD (Wakasad) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri (Ketua Badan Pengkajian PPAD), mantan Wakasad Soerjadi (Ketua Umum PPAD) dan Mayjen (Purn) Prijanto (mantan Wagub DKI Jakarta).

Para tokoh sipil yang datang tampak antara lain mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, mantan Waka Bakin Dr As'ad Said Ali (kini Wakil Ketua PB Nahdlatul Ulama) dan Dr. Soelastomo.

Soerjadi dalam sambutannya menyampaikan keprihatinan mendalam melihat kondisi bangsa saat ini, mulai dari persoalan ketimpangan ekonomi, mewabahnya korupsi dan lemahnya penegakan hukum. "Kita sungguh prihatin melihat kenyataan ini," kata Soerjadi yang lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) 1964.

Soerjadi, yang menjadi Wakasad menjelang akhir era Orde Baru, berulangkali menyatakan keprihatinan menyangkut UUD 1945 sekarang yang sudah empat kali diamandemen selama era reformasi sehingga sering diplesetkan sebagai "UUD 2002". "UUD 1945 yang sekarang sudah tak berpihak kepada rakyat, melainkan kepada paham liberalisme," katanya.

"Hasil penelitian Universitas Gajah Mada (UGM) menunjukkan 82,7 persen isi UUD 1945 yang sekarang tak pro rakyat. Semua berdasarkan alasan perbedaan,  jadi dipandang sah-sah saja," kata Soerjadi.

Dalam hubungan itu, Soerjadi menyatakan harapannya  kepemimpinan bangsa mendatang dipimpin yang maju dan tampil ialah putra-putra bangsa terbaik dari generasi baru. Sedangkan TNI harus berperan mengawalnya walau tetap dalam koridor netralitas TNI agar cita-cita bangsa mengenai kehidupan adil dan makmur bagi rakyat bisa terwujud.

Usai acara,  TNI Djoko Santoso yang kini memimpin Gerakan Indonesia Asa, menyatakan sependapat dengan apa-apa yang disampaikan Ketua Umum PPAD  itu. "Kita semua sangat prihatin melihat keadaan bangsa seperti yang sekarang. Kita harus merenungi dan segera mencari jalan keluarnya," kata Djoko yang pernah menjabat Pangdam, Wakasad, Kasad dan Panglima TNI (2007-2010) itu.

Masalah bangsa ke depan, menurut pandangannya, akan lebih sulit dan lebih rumit sehingga kepemimpinan mendatang harus sungguh-sungguh punya kompetensi dan rekam jejak yang baik dan jelas. Djoko juga berpendapat, unsur TNI harus tetap diberi peran sehingga kepemimpinan bangsa mendatang akan bisa efektif mengawal perjalanan bangsa ke depan.

"Harus terus selalu diingat, Indonesia  negara sangat besar, ada 720 etnis dan suku bangsa. Bandingannya dari London sampai Vladivostok kalau di Eropa," demikian Djoko Santoso yang kini juga aktif mengurus Forum Persatuan Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Pandu Tani Indonesia (Patani).
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar