DPRD Bombana Bahas RAPBD 2012 Secara "Marathon"

id rapbd-bombana

DPRD Bombana Bahas RAPBD 2012 Secara "Marathon"

Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Andhy Adrian dan Bupati Bombana, Tafdil ketika memimpin rapat pembahasan RAPBD Tahun 2012 di Rumbia, Rabu (21/12). (Foto ANTARA/Jumrad)

"Kami kerja `marathon` karena RAPBD 2012 sudah harus ditetapkan menjadi peraturan daerah sebelum 31 Desember 2011 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011,"
Rumbia (ANTARA News) - DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), bekerja secara `marathon` untuk membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2012.

"Kami kerja `marathon` karena RAPBD 2012 sudah harus ditetapkan menjadi peraturan daerah sebelum 31 Desember 2011 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011," kata Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Andhy Adrian, di Rumbia, Selasa.

Pembahasan RAPBD 2012, kata Andhy, diperkirakan akan rampung Rabu (21/12) malam ini, setelah selama dua hari dua malam sebelumnya dibahas bersama para kepala desa, lurah, camat, dan pimpinan satuan perangkat kerja daerah (SKPD).

"Pada malam ini harus selesai karena besok (Kamis-red) ada lagi pembahasan rancangan perda tentang rencana pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD)," katanya.

Adrian tidak menyebutkan besaran nilai dalam RAPBD tahun 2012, kecuali ia mengatakan, dalam RAPBD tersebut menfokuskan pada program yang tertuang pelaksanaan "Gerakan Membangun dengan Ridha Allah (Gembira)" yang telah digulirkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Tafdil-Masyhura selama periode 2010-2015.

"Salah satu program yang tertuang dalam Gembira itu antara lain setiap desa dan kelurahan dialokasikan dana Rp350 juta, dan kecamatan Rp1 miliar serta ibu kota kabupaten senilai Rp20 miliar," katanya.

Pada proses pembahasan RABPD tersebut juga hadir pada kepala desa/lurah dan camat, sehingga saat pembahasan bantuan dana tersebut tampak sumringah.

Salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Bombana, Ahmad Mujahid mengatakan, selain membahas alokasi dana `Gembira, pihaknya juga membahas usulan rencana kerja anggaran (RKA) dari sekretariat Pemkab dan SKPD.

"Kami menilai banyak usulan yang tidak sesuai dengan standar analisa biaya dan tidak didukung dengan nomenklatur yang akurat, oleh karena itu, beberapa kegiatan, khususnya di lingkup sekretariat daerah dipending," ujarnya.

Mujahid menyebutkan, dari Rp14.774.495.000 yang diusulkan pihak Sekretariat Daerah, yang disetujui dewan hanya sebesar RP11 miliar lebih, sedangkan beberapa kegiatan lainnya ditunda pelaksanaannya dengan alokasi dana senilai Rp2 miliar. (Ant).
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar