Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan rumah dalam penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi, NTT, harus melibatkan warga korban bencana yang akan menjadi calon penghuninya.
"Selain dari hasil pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk warga korban bencana yang akan direlokasi, juga harus ada dialog dengan warga calon penghuninya agar tepat sasaran. Jangan sampai ada kejadian rumah yang sudah dibangun tidak dihuni," kata Ara di Jakarta, Selasa.
Hal itu bertujuan untuk memastikan rumah yang telah dibangun akan tepat sasaran dihuni oleh korban bencana.
Ara didampingi Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Kantor BNPB, Jakarta.
Agar konstruksi dapat segera terlaksana, Ara meminta agar segera dilakukan pendataan agar ada kepastian titik dan jumlah rumah yang akan dibangun.
"Selain itu, juga segera disiapkan estimasi biaya pembangunan rumahnya beserta isinya. Pastikan juga stok bahan pembangunan rumahnya sudah siap, untuk besok kita laporkan saat rapat bersama Wakil Presiden," ujar Ara.
Sementara itu, Suharyanto mengatakan dari hasil pendataan sementara ada sekitar 2.700 unit rumah yang perlu dibangun untuk warga korban bencana yang akan direlokasi.
Hingga saat ini bersama TNI/Polri dan pemda masih melakukan pendataan jumlah kerusakan yang terjadi di lapangan.
"Sudah ada dua lahan rencana untuk relokasi yakni di Lakangkledang Wilayah Ulayat Desa Nobo Desa Konga (50 hektar) dan Kramak Kobasoma Desa Kobasoma (50 hektar)," ujar Letjen TNI Suharyanto.
Sedangkan, Iwan Suprijanto mengatakan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana saat ini sudah tersedia teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (risha) dan Rumah Sistem Panel Instan (ruspin) yang sudah terbukti cepat dan tangguh.
"Kami sudah mempunyai stok di katalog pengadaan barang dan jasa dan semuanya merupakan UMKM. Kita sudah siapkan rencana pembangunannya, jika semua data sudah selesai divalidasi maka sudah bisa mulai konstruksi pertengahan Desember 2024 dan target selesai pada April 2025," ujar Iwan.
"Selain dari hasil pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk warga korban bencana yang akan direlokasi, juga harus ada dialog dengan warga calon penghuninya agar tepat sasaran. Jangan sampai ada kejadian rumah yang sudah dibangun tidak dihuni," kata Ara di Jakarta, Selasa.
Hal itu bertujuan untuk memastikan rumah yang telah dibangun akan tepat sasaran dihuni oleh korban bencana.
Ara didampingi Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Kantor BNPB, Jakarta.
Agar konstruksi dapat segera terlaksana, Ara meminta agar segera dilakukan pendataan agar ada kepastian titik dan jumlah rumah yang akan dibangun.
"Selain itu, juga segera disiapkan estimasi biaya pembangunan rumahnya beserta isinya. Pastikan juga stok bahan pembangunan rumahnya sudah siap, untuk besok kita laporkan saat rapat bersama Wakil Presiden," ujar Ara.
Sementara itu, Suharyanto mengatakan dari hasil pendataan sementara ada sekitar 2.700 unit rumah yang perlu dibangun untuk warga korban bencana yang akan direlokasi.
Hingga saat ini bersama TNI/Polri dan pemda masih melakukan pendataan jumlah kerusakan yang terjadi di lapangan.
"Sudah ada dua lahan rencana untuk relokasi yakni di Lakangkledang Wilayah Ulayat Desa Nobo Desa Konga (50 hektar) dan Kramak Kobasoma Desa Kobasoma (50 hektar)," ujar Letjen TNI Suharyanto.
Sedangkan, Iwan Suprijanto mengatakan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana saat ini sudah tersedia teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (risha) dan Rumah Sistem Panel Instan (ruspin) yang sudah terbukti cepat dan tangguh.
"Kami sudah mempunyai stok di katalog pengadaan barang dan jasa dan semuanya merupakan UMKM. Kita sudah siapkan rencana pembangunannya, jika semua data sudah selesai divalidasi maka sudah bisa mulai konstruksi pertengahan Desember 2024 dan target selesai pada April 2025," ujar Iwan.