Kendari (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengerahkan ratusan personel untuk melakukan pengamanan demonstrasi mahasiswa terkait pengawalan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kantor DPRD Sultra.
Kepala Seksi (Kasi) Humas Polresta Kendari Ipda Haridin saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa dalam pengamanan demonstrasi tersebut, pihaknya mengerahkan sebanyak 200 personel gabungan.
"Dari Polresta Kendari dan Polsek jajaran dikerahkan," kata Haridin.
Dia menyebutkan bahwa selain dari Polresta Kendari, pihaknya juga meminta bantuan personel dari Satuan Brigade Mobile (Sat Brimob) dan Polda Sultra yang disebut dengan pasukan bawah kendali operasi atau BKO.
"Permintaan BKO itu dari Dit Sampata Polda satu SSK (satuan setingkat kompi), PHH Brimobda Sultra satu SSK, dan Detasemen (Den) Gegana Brimob Polda Sultra," ujarnya.
Haridin mengungkapkan bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan dengan humanis dan berakhir dengan damai tanpa adanya terjadi kericuhan.
Sebelumnya diberitakan, Ratusan mahasiswa dan jurnalis menggelar demonstrasi dan menggeledah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra, untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO) Defrian saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawalan untuk menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR RI.
"Memang bahwasanya DPR RI sudah membatalkan, namun aksi pada hari ini tentu aksi yang kemarin, terlepas dari pada itu semua, kami melakukan aksi sebagai bentuk pengawalan sampai tanggal 27 Agustus 2024," kata Defrian.
Dia menyebutkan bahwa pengawalan itu dilakukan karena bercermin dengan RUU yang sebelumnya dilakukan oleh DPR RI dikebut dan dilaksanakan setelah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat.
Kepala Seksi (Kasi) Humas Polresta Kendari Ipda Haridin saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa dalam pengamanan demonstrasi tersebut, pihaknya mengerahkan sebanyak 200 personel gabungan.
"Dari Polresta Kendari dan Polsek jajaran dikerahkan," kata Haridin.
Dia menyebutkan bahwa selain dari Polresta Kendari, pihaknya juga meminta bantuan personel dari Satuan Brigade Mobile (Sat Brimob) dan Polda Sultra yang disebut dengan pasukan bawah kendali operasi atau BKO.
"Permintaan BKO itu dari Dit Sampata Polda satu SSK (satuan setingkat kompi), PHH Brimobda Sultra satu SSK, dan Detasemen (Den) Gegana Brimob Polda Sultra," ujarnya.
Haridin mengungkapkan bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan dengan humanis dan berakhir dengan damai tanpa adanya terjadi kericuhan.
Sebelumnya diberitakan, Ratusan mahasiswa dan jurnalis menggelar demonstrasi dan menggeledah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra, untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO) Defrian saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawalan untuk menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR RI.
"Memang bahwasanya DPR RI sudah membatalkan, namun aksi pada hari ini tentu aksi yang kemarin, terlepas dari pada itu semua, kami melakukan aksi sebagai bentuk pengawalan sampai tanggal 27 Agustus 2024," kata Defrian.
Dia menyebutkan bahwa pengawalan itu dilakukan karena bercermin dengan RUU yang sebelumnya dilakukan oleh DPR RI dikebut dan dilaksanakan setelah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat.