Denpasar, Bali (ANTARA) - Menteri Agraria dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan empat kabupaten di Provinsi Bali sebagai Kabupaten Lengkap.
"Hari ini terdapat beberapa kegiatan yakni implementasi layanan elektronik, deklarasi empat Kabupaten Lengkap yakni Jembrana, Tabanan, Bangli, Gianyar menyusul Denpasar sebagai Kota Lengkap pertama di Indonesia dan Kabupaten Badung sebagai Kabupaten Lengkap pertama di Indonesia," ujar AHY di Denpasar, Bali, Selasa.
AHY memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali, termasuk para Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) di 9 kabupaten/kota se-Bali, karena berkat mereka bisa tercapai sebuah pencapaian.
AHY mengharapkan pencapaian itu dapat mudahan terus menyemangati jajaran ATR/BPN di Provinsi Bali.
Ia mengatakan menaruh hormat kepada semua pihak yang bekerja keras, dan mengimbau mereka jangan cepat puas serta terus bekerja dengan baik. Saat ini Sudah 98 persen bidang tanah yang terpetakan di Bali dan perlu dikejar hingga 100 persen dan bidang tanah yang sudah bersertifikat 85 persen serta harus dikejar hingga 100 persen.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan sejumlah inovasi terkait digitalisasi layanan pertanahan elektronik di Provinsi Bali.
Peresmian layanan kali ini menjadi lebih istimewa karena disaksikan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. Dengan demikian, Menteri PANRB bisa mengetahui secara langsung proses transformasi digital dan layanan pertanahan Kementerian ATR/BPN yang semakin baik.
"Sebetulnya ini sudah lama diniatkan dan direncanakan, jadi saya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas sudah sering janjian sebetulnya untuk sama-sama datang langsung secara fisik ke Bali karena acara yang sangat baik ini sayang rasanya kalau didelegasikan atau diwakilkan. Kami punya niat untuk bisa secara langsung memberikan apresiasi karena sekali lagi Bali termasuk yang paling depan dalam urusan pertanahan dan tata ruang, ini sebuah pencapaian yang sangat baik," kata AHY.
Penyelenggaraan layanan elektronik juga turut didukung dengan deklarasi empat Kabupaten Lengkap sekaligus. Keempat Kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, dan Bangli.
Dengan demikian, Provinsi Bali kini memiliki total 6 Kabupaten/Kota Lengkap. Sementara secara nasional, sudah terdapat 19 Kabupaten/Kota Lengkap se-Indonesia. Hingga saat ini, Bali menjadi provinsi dengan jumlah Kabupaten/Kota Lengkap terbanyak di Indonesia. Diharapkan, Bali bisa segera dideklarasikan menjadi Provinsi Lengkap.
Suatu kabupaten/kota dinyatakan lengkap karena secara spasial seluruh bidang tanah di daerah tersebut telah terpetakan dengan baik.
Keuntungan dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap, yaitu ada kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat termasuk para investor, meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan, mempersempit ruang gerak mafia tanah, memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan penataan wilayah karena seluruh bidang tanah di wilayah tersebut telah terdata dan terdaftar, serta memudahkan transformasi digital atau penerapan sistem elektronik dalam rangka efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
"Hari ini terdapat beberapa kegiatan yakni implementasi layanan elektronik, deklarasi empat Kabupaten Lengkap yakni Jembrana, Tabanan, Bangli, Gianyar menyusul Denpasar sebagai Kota Lengkap pertama di Indonesia dan Kabupaten Badung sebagai Kabupaten Lengkap pertama di Indonesia," ujar AHY di Denpasar, Bali, Selasa.
AHY memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali, termasuk para Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) di 9 kabupaten/kota se-Bali, karena berkat mereka bisa tercapai sebuah pencapaian.
AHY mengharapkan pencapaian itu dapat mudahan terus menyemangati jajaran ATR/BPN di Provinsi Bali.
Ia mengatakan menaruh hormat kepada semua pihak yang bekerja keras, dan mengimbau mereka jangan cepat puas serta terus bekerja dengan baik. Saat ini Sudah 98 persen bidang tanah yang terpetakan di Bali dan perlu dikejar hingga 100 persen dan bidang tanah yang sudah bersertifikat 85 persen serta harus dikejar hingga 100 persen.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan sejumlah inovasi terkait digitalisasi layanan pertanahan elektronik di Provinsi Bali.
Peresmian layanan kali ini menjadi lebih istimewa karena disaksikan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. Dengan demikian, Menteri PANRB bisa mengetahui secara langsung proses transformasi digital dan layanan pertanahan Kementerian ATR/BPN yang semakin baik.
"Sebetulnya ini sudah lama diniatkan dan direncanakan, jadi saya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas sudah sering janjian sebetulnya untuk sama-sama datang langsung secara fisik ke Bali karena acara yang sangat baik ini sayang rasanya kalau didelegasikan atau diwakilkan. Kami punya niat untuk bisa secara langsung memberikan apresiasi karena sekali lagi Bali termasuk yang paling depan dalam urusan pertanahan dan tata ruang, ini sebuah pencapaian yang sangat baik," kata AHY.
Penyelenggaraan layanan elektronik juga turut didukung dengan deklarasi empat Kabupaten Lengkap sekaligus. Keempat Kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, dan Bangli.
Dengan demikian, Provinsi Bali kini memiliki total 6 Kabupaten/Kota Lengkap. Sementara secara nasional, sudah terdapat 19 Kabupaten/Kota Lengkap se-Indonesia. Hingga saat ini, Bali menjadi provinsi dengan jumlah Kabupaten/Kota Lengkap terbanyak di Indonesia. Diharapkan, Bali bisa segera dideklarasikan menjadi Provinsi Lengkap.
Suatu kabupaten/kota dinyatakan lengkap karena secara spasial seluruh bidang tanah di daerah tersebut telah terpetakan dengan baik.
Keuntungan dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap, yaitu ada kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat termasuk para investor, meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan, mempersempit ruang gerak mafia tanah, memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan penataan wilayah karena seluruh bidang tanah di wilayah tersebut telah terdata dan terdaftar, serta memudahkan transformasi digital atau penerapan sistem elektronik dalam rangka efisiensi pelayanan kepada masyarakat.