Caleg Perempuan Penghias Demokrasi Atau Tuntutan Politik

Palu (Antara News) - Pendafataran bakal calon anggota legislatif ke KPU akan berakhir 22 April 2013.

        Sudah sepakan ini sekretariat DPD Partai Demokrat di gedung rumah toko berlantai tiga itu ramai.

        Semua staf sibuk dengan tanggungjawabnya masing-masing. Di ruangan lain juga ada kesibukan berupa tes psikologi bagi bakal calon anggota legislatif.

        Dari beberapa nama yang tertera di dinding dalam daftar calon sementara, hanya ada satu calon dari perempuan yang berada di nomor urut pertama yakni Marlela Dg Sutte.

        Nama itu masuk dalam daerah pemilihan VI Donggala dan Sigi. Dua daerah ini memiliki kuota kursi delapan orang untuk DPRD Provinsi dengan jumlah penduduk 545.549 jiwa, masing-masing di Donggala 294.825 jiwa dan Sigi 250.724 jiwa.

        Di daerah pemilihan lain seperti Kota Palu, nama calon dari perempuan bertengger di posisi kedua, yakni Andi Jumriani Hamka. Selain itu nama-nama calon legislatif perempuan sudah teracak. Ada di nomor urut empat bahkan ada di nomor urut terakhir.

        Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Talitti Paluge mengatakan nama-nama dan nomor urut yang ditempel di dinding tersebut belum final. Kemungkinan masih mengalami pergeseran.

        "Itu masih daftar sementara. Besar kemungkinan mengalami pergeseran," katanya.

        Talitti mengatakan secara umum rekrutmen calon legislatif provinsi lumayan ketat karena melalui beberapa proses seleksi. Selain wawancara juga ada tes psikologi.

        Tes ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepribadian dan potensi masing-masing calon dan itu berlaku untuk semua, baik perempuan maupun laki-laki.

        Tidak menutup kemungkinan, ada calon yang gugur karena tidak memenuhi standar psikologi yang ditetapkan.

        "Katakanlah dia banyak uang, punya peluang besar untuk terpilih, tetapi karena kepribadian dan potensinya tidak mendukung bisa saja kami coret dari daftar calon anggota DPRD," katanya.

        Talitti mengatakan DPD Demokrat tidak sekadar memasang calon agar kuota bisa terpenuhi. Tetapi harus memperhitungkan banyak aspek karena anggota DPRD yang terpilih nantinya merupakan cerminan partai.

        Demikian halnya bagi calon perempuan, juga tidak sekadar memenuhi ketentuan undang-undang sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dari jumlah calon dalam satu daerah pemilihan.

        "Untungnya kami tidak kesulitan dalam rekrutmen calon dari perempuan," katanya.

        Sementara itu, di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di deretan papan informasi tertera beberapa perempuan yang berada di urutan nomor satu. Dari enam daerah pemilihan terdapat dua perempuan yang berada di nomor urut pertama.

        Lagi-lagi papan informasi tersebut belum final karena nama-nama bakal calon legislatif tersebut masih akan digodok lagi oleh tim pemantapan calon legislatif sebelum diajukan ke KPU.

        "Dari segi persentase PKB sudah penuhi kuota perempuan. Kemungkinan ada diantaranya yang berada di nomor urut pertama," katanya.

        Zainal mengatakan, posisi perempuan di partainya tidak saja diperhitungkan saat menjelang pemilu, tetapi juga ditempatkan pada jabatan strategis.

        Dari 12 partai politik yang menjadi peserta pemilu 2014 di Sulawesi Tengah, kata Zainal, kemungkinan hanya PKB yang menempatkan perempuan sebagai sekretaris partai.

        "Ini bentuk penghargaan kami terhadap perempuan. Mereka juga bisa berkiprah di politik sama seperti kemampuan laki-laki," katanya.

        Zainal juga mengatakan dalam rekrutmen bakal calon legislatif dari perempuan tidak mengalami hambatan.

        PKB kata Zainal, juga memberikan perlakuan khusus kepada perempuan calon legislatif provinsi, diantaranya tidak dibebankan biaya administrasi dan honor bagi saksi-saksi di tempat pemungutan suara.

        Setiap calon legislatif dari PKB dibebankan biaya untuk saksi di TPS sebesar 60 persen bagi calon kabupaten/kota, 30 persen calon provinsi dan 10 persen calon DPR RI.

        "Semuanya kami gratiskan," katanya.

        Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedikit mengalami hambatan dari segi kualitas calon perempuan. Fungsionaris PPP Sulawesi Tengah Nur Sihaka mengakui adanya hambatan tersebut.

        "Kami akui itu ada, karena kami tidak sekadar memenuhi kuantitas 30 persen, tetapi kami harus mempertimbangkan kualitas dan kapasitas calon," kata Nur Sihaka.

        Untuk mensiasati itu, PPP mengeluarkan kebijakan merekrut calon dari luar partai dengan porsi 30 persen. Hasilnya lumayan. Banyak perempuan dari berbagai kalangan organisasi sosial dan profesi mendaftarkan diri.

        "Selain kualitas dan kapasitas, kita juga butuh perempuan yang memahami ideologi partai. Ini penting sehingga nantinya mereka bisa paham bagaimana konsep perjuangan partai," katanya.

        Posisi nomor urut partai bagi PPP tidak menjadi soal karena itu tidak diatur dalam ketentuan. Nur mengatakan meski demikian PPP tetap memberikan posisi yang baik bagi calon legislatif perempuan.

        "Kami tetap menempatkan pada nomor urut cantik. Tetapi ada yang minta nomor urut terakhir dengan alasan tertentu," katanya.

        Di Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tengah juga mengalami hal yang sama dengan PPP. Wakil Ketua PAN Suprato Dg Situru mengatakan partai harus patuh terhadap undang-undang, namun di sisi lain perekrutan calon anggota legislatif perempuan di perhadapkan pada sumber daya manusia.

        Suprapto mengatakan mestinya ada penekanan dalam aturan bahwa calon anggota legislatif sudah harus sarjana sebab nantinya anggota DPRD akan berhadapan dengan pejabat eksekutif yang umumnya sudah memiliki pendidikan hingga jenjang magister.

        "Ini tantangan. Kuantitas 30 persen perempuan harus dibarengi dengan kualitas pula. Kalau hanya sebagai pelengkap ya itu sangat kita sayangkan," katanya.

        PAN, PPP, PKB maupun Demokrat sedang berusaha menempatkan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD tidak sekadar penghias Demokrasi atau sekadar ban serep, tetapi perempuan juga memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki. Apalagi negara sudah memberikan porsi minimal bagi perempuan. Namun harus diakui, partai masih sulit mencari perempuan yang memiliki sumber daya.

    
              Peluang terpilih
   Persentase anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2009-2014 masih kurang dari 30 persen. Dari 45 anggota DPRD hanya sembilan orang perempuan, satu di antaranya masuk setelah terjadi pergantian antarwaktu dari PDP.

        Sembilan perempuan tersebut yakni Sri Lalusu (PDIP), Sakinah Aljufri (PKS), Suryawati Hosari (PDS), Listiawaty (Gerindra), Mulyani Ladwan (Golkar), Vera Mastura (Golkar), Lusy Shanti (Demokrat), Halimah (Hanura), dan Zubaidah Harun (PDP).

        Wakil Ketua PAN Sulawesi Tengah Suprapto Dg Situru mengatakan banyak atau tidaknya persentase perempuan di DPRD tergantung dari pemilih.

        Dia mengatakan, sulit kiranya memaksa keterwakilan perempuan di DPRD sesuai keinginan aturan jika pemilih itu sendiri belum memiliki kesadaran untuk memilih perempuan padahal dari data statistik jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

        "Ini kan lucu, kalau rakyat belum menghendaki perempuan kan sulit kita paksakan," katanya.

        DPC Demokrat Kota Palu, punya strategi untuk mendorong agar keterwakilan perempuan di legislatif semakin banyak. Demokrat Kota Palu memporsikan kuantitas perempuan melebihi dari ketentuan sekurang-kurang 30 persen perempuan.

        "Kami mengajukan 40 persen calon legislatif perempuan," kata Ketua DPC Kota Palu, Yos Soedarso.

        Yos mengatakan Demokrat Kota Palu tidak lagi menjadikan tokoh sebagai tolok ukur untuk menempatkan seorang calon legislatif.

        "Kami lebih memprioritaskan calon legislatif yang memiliki semangat kerja dari sekadar ketokohan," katanya.

        Dia mengatakan partai saat ini tidak membutuhkan tokoh yang hanya banyak bicara namun sedikit kerja. Partai dalam era ini kata Yos, sudah harus mengedepankan kinerja sehingga anggota DPRD tidak sekadar duduk namun memiliki kerja politik yang nyata di masyarakat.