Kendari Gelar Sosialisasi SPPIP dan RPKPP

Kendari (ANTARA News) - Kota Kendari dipercayakan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sebagai tuan rumah untuk menggelar sosialisasi putaran pertama penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukian Prioritas (RPKPP) tingkat nasional.

Sosialisasi yang berlangsung selama dua hari, 9-10 April 2013 itu diikuti perwakilan kabupaten dan kota dari 16 provinsi yang ada di Indonesia.

Wali Kota Kendari, Asrun, di Kendari, Rabu, memberikan apresiasi kepada pihak Ditjen Cipta Karya yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Kendari sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi tersebut.

"Tidak pula saya sampaikan kepada peserta agar menyempatkan waktunya untuk menikmati keindahan Kota Kendari, terutama keindahan Teluk Kendari," kata Asrun.

Asrun juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Ditjen Cipta Karya atas bantuan terhadap kabupaten dan kota di Sultra dalam bentuk pendampingan penyusunan SPPIP dan RPKPP.

Menurut dia, sebaik-baik sebuah dokumen perencanaan yang dihasilkan tanpa implementasi yang konsisten tidak akan memberi dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan.

"Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh kabupaten dan kota yang sudah menyusun dokumen SPPIP dan RPKPP, hendaknya menjadi rujukan dalam pembangunan kawasan permukiman perkotaan," ujarnya.

Sebagai 'sharing' ide dalam penyusunan dokumen SPPIP dan RPKPP ini, kata Asrun, Kota Kendari telah mengsinkronkan dan mensinergikan dengan konsep pengembangan kualitas permukiman melalui pendekatan pembangunan kawasan berbasis komunitas yang beriorentasi pada pengembangan kampung hijau.

Sementara itu, perwakilan dari Ditjen Cipta Karya menjelaskan, SPPIP merupakan salah satu strategi dari rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten untuk periode 20 tahun. Adapun strategi pembangunan periode lima tahun pertama dalam SPPIP ini merupakan acuan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya, sekaligus memberikan pemahaman proses dan sinergitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

Implementasi dari strategi dan program yang diarahkan dalam SPPIP perlu secara detail ke dalam bentuk kegiatan pembangunan pada setiap kawasan permukiman prioritas yang tertuang dalam RPKPP.

Mengingat pembangunan kota/kabupaten merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah itu sendiri, maka penyusunan SPPIP dan RPKPP memerlukan pembentukan kelompok kerja teknis (pokjanis) bidang permukiman atau pokja cipta karya di setiap kota/kabupaten.