Pengamat Apresiasi Mendagri Soal Politisasi Birokrasi

Kupang,   (ANTARA News) - Pengamat Politik dari Universitas Widaya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Urbanus Ola Hurek, mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang akan mengingatkan kepala daerah agar jangan ada politisasi birokrasi untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.

"Kita mendukung kebijakan itu untuk mengendalikan sikap ueforia para kepala daerah di provinsi, kabupaten/kota yang selama ini memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politik tertentu untuk kepentingan kelompok dan bahkan pribadi,"  katanya di Kupang, Selasa.

Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unwira itu, mengatakan, sikap politisasi birokrasi itu lebih terasa, sejak pemberlakukan otonomi daerah yang memberi kewenangan penuh kepada para gubernur, bupati/walikota untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).    

"Sejak Otonomi Daerah diberikan pemerintah pusat, ada kepala daerah yang "lupa diri" dalam mengelola kebijakan dalam roda pemerintahan dan birokrasi, sehingga kadang muncul banyak keluhan dari mereka yang merasakan dampak dari kebijakan itu," katanya.  

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta Senin, mengingatkan kepala daerah agar jangan ada politisasi birokrasi untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Mendagri menegaskan birokrasi harus bebas dari kepentingan politik. Misalnya, untuk mutasi pejabat daerah harus benar-benar atas dasar kebutuhan dan prestasi, bukan atas keinginan kepala daerah karena ada dendam politik pada masa lalu terhadap orang atau kelompok tertentu.

"Ada baru diangkat (aparatur) lalu dicopot karena tidak mendukung Pilkada, ini kan merugikan birokrasi. Sehingga pihaknya akan mengirimkan surat edaran khusus untuk mengingatkan tentang larangan politisasi birokrasi ini," katanya.

Gamawan menjelaskan surat edaran untuk pemerintah daerah ini merupakan bentuk tindak lanjut dari instruksi yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Urbanus Ola Hurek, politisasi birokrasi dalam hal mutasi jabatan dengan tujuan untuk promosi dan penyegaran juga terjadi di pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur, sehingga mendesak untuk diintervensi, sehingga tidak mengganggu kinerja birokrasi di daerah.

"Apbila kinerja birokrasi mulai terganggu akibat mutasi yang dilakukan tidak berdasarkan  orang dengan latarbelakangan pendidikan yang dimiliki atau tidak profesional, akan berpengaruh terhadap kinerja yang bermuara pada proses pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat banyak," katanya.

"Sering kali terjadi di daerah, pejabat yang baru dipercayai untuk memimpin satu satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau satu unit dalam birokrasi tertentu, dalam tenggat waktu satu bulan lebih kemudian, sudah dipindahkan lagi ke unit lain, sehingga baru saja melakukan perencanaan untuk melakukan sesuatu, sudah harus pindah lagi dari tugas yang sedang diemban ke tempat lain, sehingga dapat dikategorikan dalam politisasi birokrasi karena telah merasahkan banyak orang.

Ia mengatakan, begitu euforianya kepala daerah yang baru terpilih dalam Pilkadda langsung atau menjelang berakhirnnya masa kepemimpinannnya, setiap bulan bisa saja terjadi mutasi dalam birokrasi yang bukan karena kebutuhan, tetapi bisa juga atas bisikan tim sukses karena ada pejabat tertentu yang mulai mengkhawatirkan atau membuat tidak nyaman kepala daerah bersama tim suksesnya, sehingga proses pelaksanaan pembangunan berjalan di tempat.

"Jadi mutasi yang dilakukan itu cenderung dipolitisasi, sehingga nampak bahwa birokrasi itu cenderung bukan untuk melayani dan mensejahterakan, tetapi menghambat dan meresahkan aparat yang merupakan  icon dari birokrasi itu sendiri," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah melantik kabinet baru hasil perombakan, pada Rabu (19/10), mengatakan banyak menerima laporan tentang politisasi dalam jajaran pemerintahan karena pengaruh yang terlalu berlebihan dari partai politik tertentu.

Menurut Presiden, di beberapa daerah masih terjadi pembersihan jajaran birokrasi pasca-pilkada akibat tidak mendukung pasangan calon terpilih dan juga terjadi praktik penyimpangan seperti pemberian izin penggunaan lahan secara berlebihan menjelang penyelenggaraan pilkada.

"Ini juga pelanggaran serius. Saya minta tidak terjadi dan saya juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengontrol dan mengawasi," katanya.

Pengawasan bersama dari masyarakat, DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media massa, menurut Presiden, sangat dibutuhkan guna mengontrol tindakan indisipliner dari para pejabat pemerintah (Ant)