Kamis, 21 September 2017

Menkopolhukam Ajak Kampus Terapkan "Pembinaan Kebangsaan"

id wiranto
Menkopolhukam Ajak Kampus Terapkan
Menkopolhukam Wiranto (ANTARA/Puspa Perwitasari)
Jakarta, Antara Sultra - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengajak para pemangku kepentingan (stakeholders) di kampus untuk menerapkan kegiatan "Pembinaan Kebangsaan" dalam proses belajar mengajar.

Hal ini ia sampaikan usai menggelar pertemuan dengan sejumlah Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.

"Ada kecenderungan, kampus saat ini menjadi sasaran ancaman yang saya anggap baru di Indonesia. Ada masukan lain di kampus untuk mengganggu atau mencoba membandingkan ideologi negara Indonesia dengan negara lain," ujar Wiranto.

Kondisi tersebut, menurut dia, perlu mendapatkan tindakan pencegahan dari para pengurus perguruan tinggi. Salah satunya, dihalau dengan menerapkan kegiatan "Pembinaan Kebangsaan" di kampus.

"Jadi, sebelum dosen menyampaikan materi perkualiahan, lima hingga sepuluh menit dipakai kelas untuk diskusi tentang isu-isu kenegaraan," terangnya kemudian.

Mantan Panglima TNI itu menilai dampak yang dapat dihasilkan dari diberlakukannya kegiatan tersebut, di antaranya adalah adanya penambahan pengetahuan serta adanya rasa memiliki negara ini.

"Kalau rasa ikut membela negara ini muncul akibat timbul kesadaran identitas dan bukan karena dipaksakan, masalah kita jadi selesai," ungkap Wiranto.

"Rencana ini tadi sudah kita bicarakan dengan para pembantu rektor, tapi tidak bisa sekali bertemu, tentu nanti akan berlanjut," tambahnya pula.

Sebelumnya, ideologi yang diterapkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menyatakan Indonesia dijalankan berdasarkan khilafah, diketahui telah masuk ke lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Deklarasi Khilafah yang digelar beberapa waktu lalu.

Padahal, ide tersebut dianggap meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan Pancasila.

Berkaitan dengan kejadian itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan ide tersebut saat ini masih dikaji di Kemenko Polhukam.

Editor: Hernawan Wahyudono

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga