Rabu, 23 Agustus 2017

Kemenag Buton: ONH Embarkasi Makassar Termahal Se-indonesia

id baubau
Kemenag Buton: ONH Embarkasi Makassar Termahal Se-indonesia
Ilustrasi - Jamaah haji sedang melaksanakan Tawaf di Baitullah. (Foto ANTARA/ Istimewa)
Baubau (Antara) - Kementrian Agama Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyebutkan Ongkos Naik Haji (ONH) Embarkasi Makassar termahal se-Indonesia karena jarak tempuh ke Mekkah lebih jauh.

"Buton tergabung dalam embarkasi Makassar termahal se-Indoensia, kemungkinan karena jarak tempuhnya cukup panjang yang diperkirakan sekitar 10 jam," ujar Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Buton, Muchhtar di Baubau Senin.

Biaya embarkasi Makassar tahun 2017 sebesar Rp38.972.250 juta lebih murah dibanding tahun 2016 yang berkisar satu jutaan rupiah.

"Sultra masuk embarkasi Makassar. Sedangkan embarkasi Aceh termurah se-Indonesia sebesar Rp31.040.900 juta karena mungkin patokan jaraknya cukup pendek hanya sekitar tiga jam," katanya.

Dia mengatakan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berdasarkan hasil rapat pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama dan DPR RI sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2008.

"Jadwal pemberangkatan calon jamaah haji tahun ini belum dipastikan, tapi yang jelas setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017," ujarnya.

Dia mengatakan, CJH Kabupaten Buton tahun 2017 sebanyak 68 orang sudah termasuk jamaah haji asal daerah pemekaran Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah.

"Sebenarnya jamaah haji tiga wilayah itu masih jamaah Kabupaten Buton yang dulu, karena mereka mendaftar tujuh atau delapan tahun yang lalu sebelum daerah itu mekar," katanya.

Muchtar menyebutkan, jumlah keseluruhan 68 orang itu terdiri 33 orang dari Buton Tengah, 15 orang Buton selatan dan 23 orang dari Kabupaten Buton.

"Buton semula hanya 18 orang, tapi bertambah empat orang dari kuota yang disiapkaan secara nasional dan satu orang cadangan menjadi 23 orang,"ujarnya.

Sedangkan, Buton Tengah, menurut dia, juga ada tambahan 10 persen atau tiga orang menjadi 33 orang.

"Sebenarnya sistemnya bukan berdasarkan kuota yang ada,tapi sistemnya adalah kuota provinsi. Jadi mendaftar itu berdasarkan kuota provinsi," katanya.

Editor: Hernawan Wahyudono

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga