Jumat, 23 Juni 2017

Defisit Anggaran "PR" Sri Mulyani

id defisit
Defisit Anggaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (kiri), Anggota Dewan Komisioner OJK Nelson Tampubolon (kedua kanan) dan Nurhaida (kanan) serta Kadiv Humas Polri Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar (ketiga kiri) memaparkan hasil rapa
        Jakarta (Antara News) - Sejumlah menteri baru hasil kocok ulang Kabinet Kerja tahap kedua langsung diminta Presiden Joko Widodo untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, kesenjangan antardaerah, dan kemiskinan, serta menyehatkan anggaran, dan menyukseskan program amnesti pajak.

        Dalam pemenuhan tugas para menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (27/7) tersebut diperkirakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal yang paling disorot masyarakat.

        Maklum, harapan besar dibebankan kepadanya dalam memperbaiki perekonomian Indonesia yang lesu di tengah melemahnya perekonomian dunia saat ini.

        Salah satu "pekerjaan rumah" (PR) yang harus diselesaikan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu adalah menghilangkan sinyal mencemaskan berupa besarnya realisasi defisit anggaran 2016.

        Kemenkeu beberapa waktu lalu mengungkapkan tingginya realisasi pengeluaran dan rendahnya pendapatan yang mengakibatkan defisit pada tahun ini dikhawatirkan melebihi target.

        Dalam APBN Perubahan 2016 defisit disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).  

        Jika target defisit terlampaui maka dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap pasar keuangan nasional, karena pemerintah bakal meningkatkan utang untuk menutupi defisit itu.

        Menurut Bank Indonesia (B), secara keseluruhan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2016 sebesar 314,3 miliar dolar AS, yang terdiri atas utang swasta 163,6 miliar dolar AS atau 52,1 persen dari total ULN dan utang publik atau pemerintah sebesar 47,9 persen dari total ULN, yakni 150,7 miliar dolar AS.

    
                                    Defisit 1,83 persen
        Menkeu waktu itu Bambang PS Brodjonegoro pada Rabu (20/7) melaporkan bahwa defisit anggaran hingga akhir semester I-2016 telah mencapai Rp230,7 triliun atau 1,83 persen terhadap PDB.

        Itu terjadi karena realisasi belanja lebih tinggi Rp113 triliun dan penerimaan negara lebih rendah Rp33 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu. Tahun lalu, defisit anggaran hingga akhir semester I-2015 hanya Rp84,3 triliun atau 0,73 persen terhadap PDB.

        Ketika menyampaikan laporan realisasi semester I-2016 dalam rapat kerja Badan Anggaran, Bambang menjelaskan defisit tersebut berasal dari pendapatan negara yang mencapai Rp634,7 triliun atau 35,5 persen dari target Rp1.786,2 triliun serta belanja negara Rp865,4 triliun atau 41,5 persen dari pagu Rp1.984,1 triliun.

        Dari pendapatan negara, penerimaan perpajakan mencapai Rp522 triliun atau 33,9 persen dari target Rp1.539,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp112,1 triliun atau 45,7 persen dari target Rp245,1 triliun.

        Dari penerimaan perpajakan, pendapatan dari PPh migas mencapai Rp16,3 triliun atau 44,9 persen dari target Rp36,3 triliun, PPh nonmigas Rp270,5 triliun atau 33 persen dari Rp819,5 triliun, PPN Rp169,2 triliun atau 35,7 persen dari Rp474,2 triliun dan cukai Rp44 triliun atau 29,7 persen dari Rp148,1 triliun.

        "PPh migas turun karena harga minyak lebih rendah dari tahun lalu. PPN turun karena konsumsi rumah tangga melemah dan restitusi lebih tinggi dari tahun lalu. Cukai terpengaruh karena belum meningkatnya pembelian pita cukai," kata Bambang yang sejak Rabu (27/7) bergeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

        Dari belanja negara, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp481,3 triliun atau 36,8 persen dari pagu Rp1.306,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp384 triliun atau 49,5 persen dari pagu Rp776,3 triliun.

        Dari belanja pemerintah pusat, realisasi belanja Kementerian Lembaga mencapai Rp262,8 triliun atau 34,2 persen dari pagu Rp767,8 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga mencapai Rp218,5 triliun atau 40,6 persen dari pagu Rp538,9 triliun.

        Belanja itu cukup tinggi karena transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp384 triliun atau sekitar Rp50 triliun lebih tinggi dari tahun lalu Rp334,7 triliun. Terutama dana desa yang sudah tersalurkan Rp26,8 triliun, kalau tahun lalu hanya Rp7,9 triliun.

        Meski defisit anggaran sudah mencapai 77,7 persen dari target Rp296,7 triliun, Bambang optimistis defisit fiskal akan mengecil pada akhir tahun, yang salah satunya dipengaruhi oleh realisasi penerimaan dari program amnesti pajak.

        Bambang memperkirakan penerimaan dari sektor perpajakan bisa mencapai Rp1.017,2 triliun pada semester II-2016 dengan proyeksi defisit anggaran pada akhir tahun sebesar Rp66 triliun atau sekitar 0,52 persen terhadap PDB.

        Berkaitan dengan itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan upaya menjaga defisit anggaran harus dilakukan sesuai UU agar pemerintah tidak berutang secara berlebihan.

        "Jangan sampai utangnya bablas. Jangan sampai utangnya berlebihan dan saat dunia sedang susah, kita kemudian bisa mengalami goncangan ekonomi," kata Darmin.

        Darmin mengatakan pengelolaan defisit anggaran harus dilakukan secara berhati-hati, meski pemerintah sedang gencar mendorong perekonomian dengan mempercepat pembangunan infrastruktur.

        Untuk itu, ia mengharapkan ketentuan hukum yang sudah berlaku mengenai defisit anggaran tidak berubah dalam waktu dekat, karena UU tersebut telah membuat pemerintah bisa menjaga kualitas pelaksanaan APBN hingga sekarang.

    
                                           Skenario

        Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Dalyono mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario menutup defisit realisasi APBN-P 2016.

        Skenario tersebut antara lain pemanfaatan dana amnesti pajak, penyerapan alamiah, dan pemotongan anggaran.

        Dalyono menjelaskan penyerapan alamiah merupakan skenario yang diutamakan karena jumlahnya bisa melebihi kemampuan pemanfaatan dana amnesti pajak menutup defisit.

        Setiap tahun pemerintah tidak menyerap anggaran 100 persen karena terjadi efisiensi. Misal, pemerintah menawarkan kepada investor bidding dengan nilai proyek Rp100 miliar, tentu saja pemerintah akan mengambil penawar dengan nilai paling efisien yang nilainya lebih kecil dari Rp100 miliar.

        "Dalam setiap pos pengeluaran ada saving dari hasil pengelolaan yang lebih efektif," kata dia.

        Skenario lain yang dilakukan apabila dana amnesti dan penyerapan alamiah belum mampu menutup defisit adalah dengan pemotongan anggaran.

        Dalyono menyebut pemotongan anggaran dilakukan untuk pos yang kurang produktif, misal perjalanan dinas, rapat, dan pembangunan gedung.

        "Kalaupun terjadi penghematan anggaran, tentu tidak di sektor produktif, misalnya infrastruktur yang sifatnya long-term," katanya.

        Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan upaya untuk menjaga defisit anggaran harus dilakukan, karena penerimaan negara diproyeksikan tidak mencapai target, meski ada program amnesti pajak.

        Ia memprediksi uang tebusan dari repatriasi modal dan deklarasi aset hanya Rp80 triliun-Rp90 triliun, lebih kecil dibanding perkiraan pemerintah yang Rp165 triliun.

        Dengan demikian, pemerintah hanya punya sedikit ruang untuk menjaga defisit anggaran pada kisaran 0,5 persen-0,6 persen terhadap PDB atau sekitar Rp70 triliun di semester II-2016, salah satunya dengan melakukan pengurangan belanja yang tidak produktif.

Editor: Laode Masrafi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca Juga