Jakarta (Antara News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk tim khusus untuk pengawalan peningkatan dan menghilangkan praktik-praktik penghambat layanan publik.
"Saya akan bentuk tim khusus untak dipakai mencari data mengenai tempat maupun yang berkaitan dengan praktik-praktik yang tadi saya sampaikan (penghambat)," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas Peningkatan Layanan Publik di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.
Presiden mengatakan reformasi pelayanan publik tidak bisa ditunda-tunda lagi dalam situasi kompetisi dan persaingan antar negara untuk merebut investasi, sehingga perlu dihalangkan keluhan masyarakat terkait pelayanan.
"Saya kira pelayanan dari hulu sampai ke hilir harus segera diperbaiki, harus diselesaikan. Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan rakyat tentang pelayanan yang dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu, tidak jelasnya biaya," ucapnya.
Presiden juga menegaskan untuk menghilangkan praktik percaloan dan pungli. "Kurangi praktik percaloan dan pungli dan ini harus hilang," ujar Presiden.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam konferensi pers usai rapat terbatas, menjelaskan Presiden telah menginstruksikan membentuk tim khusus dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik dan menghilangkan pratik-praktik yang menghambat terhadap pelayanan tersebut.
Pramono mengatakan Presiden memimta semua pelabayan publik dilakukan secara transparan dan ada kepastian waktu penyelesaiannya.
"(Layanan publik) tidak ada lagi waktu yang lebih dari jam, semuanya dalam waktu hitungan jam, semua pelayanan tidak ada lagi yang hari, semua sampai dengan di bawah, secara sederhana tepat, kemudian juga memiliki kepastian dan mudah diakses oleh publik," tuturnya.
Seskab juga mengungkapkan Presiden akan turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan terhadap hal-hal tersebut, dan semua layanan diminta diintegrasikan dalam satu pintu, satu loket, ataupun juga dengan yang "online" atau daring.
"Sebagai contoh hasil temuan Presiden, misalnya, untuk STNK walaupun satu tempat ternyata masih ada tiga loket, satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, satu loket untuk Jasa Raharja, yang seperti ini tidak boleh lagi," tukasnya.
Pramono menjelaskan bahwa layanan publik yang satu tempat diwajibkan satu loket, tidak ada lagi satu tempat namun ada tiga tiga loket seperti yang terjadi pelayanan STNK. "Ini satu contoh saja untuk STNK," katanya.
Pramono juga mengatakan Presiden meminta kepada seluruh yang berkaitan pelayanan publik harus bebas dari percaloan dan pungli dan memakai sistem daring. "Yang namanya calo harus dan wajib hilang, bagaimana cara sistemnya, kalau sistemnya 'online' tentunya calo itu akan hilang dengan sendirinya," jelasnya.
Seskab juga mengungkapkan Presiden juga menyoriti layanan imigrasi imigrasi sebagai pintu masuk dan keluar harusmemberikan impresi kepada bangsa, yakni memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.
"Nanti di terminal 3 ultimate di Soeta (Bandara Soekarno Hatta Jakarta) akan diberikan 'space' (ruang) yang lebih luas pelayanan yang lebih baik, lebih simple sederhana, dan juga bisa mengatasi ketika pesawat sedang 'landing' sibuk dan 'rush hour'," katanya.
Berita Terkait
Presiden Jokowi sebut pemimpin harus memiliki kepercayaan publik
Rabu, 16 Agustus 2023 11:58
LSN sebut Tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi meningkat
Minggu, 11 Juni 2023 17:07
Presiden Jokowi minta Kapolri tindak tegas polisi yang rusak kepercayaan publik
Jumat, 14 Oktober 2022 19:00
Survei sebut 67,5 persen responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo
Senin, 11 Juli 2022 17:23
Survei sebut 80 persen publik puas dengan kinerja Presiden Jokowi
Kamis, 30 Desember 2021 22:20
Presiden Jokowi ingatkan penurunan kepuasan publik di bidang hukum
Jumat, 3 Desember 2021 17:30
Survei: Tingkat kepuasan kepada Jokowi naik saat pandemi COVID-19 reda
Selasa, 30 November 2021 23:25
Presiden Jokowi: Pameran alutsista bentuk transparansi kepada publik
Selasa, 5 Oktober 2021 12:32