Petani Rumput Laut Butuh Kursus Kewirausahaan

Kegiatan pengolahan hasil panen rumput laut yang dilakukan petani di Kota Kendari masih dilakukan secara tradisional. (Foto Antara/Zabur Karuru)

"Luas lahan yang ditanam luar biasa, tetapi pendapatan petani belum signifikan. Hal ini dapat dilihat dari taraf hidup petani yang belum menunjukan peningkatan,"
Berita Terkait
Kendari (ANTARA News) - Warga pesisir yang berprofesi sebagai petani rumput laut minta dilibatkan dalam kurus kewirausahaan agar memiliki keterampilan dalam mengolah hasil panen.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo di Kendari, Jumat, mengatakan, luas lahan rumput laut yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di daerah ini cukup menjanjikan.

Tetapi, hasil panen dan omzet penjualan tidak sesuai harapan karena kualitas hasil panen belum bisa bersaing.

"Luas lahan yang ditanam luar biasa, tetapi pendapatan petani belum signifikan. Hal ini dapat dilihat dari taraf hidup petani yang belum menunjukan peningkatan," kata Yaudu.

Dinas Pendidikan sebagai salah satu institusi penyelenggara kursus kewirausahaan agar memprioritaskan daerah pesisir guna

meningkatkan keterampilan dan wawasan petani rumput laut dalam mengembangkan usaha.

"Peningkatan sumber daya manusia daerah tertinggal harus didorong karena sesungguhnya potensi kekayaan alam di sekitarnya cukup menjanjikan," kata Yaudu.

Kursus kewirausahaan di perkotaan yang secara umum didukung sumber daya manusia memadai juga penting tetapi daerah tertinggal harus mendapat porsi yang lebih besar, kataya.

Kabid Pendidikan Luar sekolah Dinas Pendidikan Sultra, Suhardin mengatakan, program kewirausahaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberantasan buta aksara.

Selain program kewirausahaan desa dan kota, juga Dinas Pendidikan menyelenggarakan program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kursus menjahit, kursus otomotif, tata rias, pangkat rambus dan kursus komputer.

Ada pula program pemberdayaan perbengkelan, pertukangan mobiler dan internet.

"Agar tepat sasaran maka program pemerintah pusat melalui APBN, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui APBD maka harus ada singkroninsasi program," kata Suhardin.  (Ant).

Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © 2014

Komentar Pembaca
Kirim Komentar